Ketum PWDPI Siap Serahkan Laporan Catatan Redaksi Dugaan Korupsi dan Pungli di Disdikbud Kota Bandar Lampung ke KPK dan Kejagung
Ketum PWDPI siap serahkan laporan
JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyerahkan laporan Catatan Redaksi berisi kumpulan dugaan korupsi, pungutan liar, serta penyalahgunaan dana publik yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.
Kesiapan ini disampaikan setelah Tim Media PWDPI menerima banyak keluhan serta keterangan dari sejumlah tenaga pendidik, khususnya para kepala sekolah jenjang SD se‑Kota Bandar Lampung, yang mengungkapkan berbagai praktik dugaan yang merugikan dana pendidikan publik.
Dalam laporan tersebut tercantum sejumlah poin dugaan serius, mulai dari dugaan setoran setiap kali pencairan dana BOS, kewajiban setoran bagi calon kepala sekolah agar dapat menempati jabatan, setoran kepada tim Inspektorat, persoalan DAK Tahun 2025, ketidakjelasan iuran PGRI, hingga sumbangan bulanan kepada K3S yang peruntukannya tidak transparan.
“Kami sudah menampung keterangan dan menyimpan bahan rekaman dari sejumlah narasumber. Sekarang dokumen Catatan Redaksi sudah kami siapkan, dan kami siap menyampaikannya kepada lembaga‑lembaga penegak hukum dan otoritas pusat yang berwenang,” tegas M. Nurullah RS.
Menurutnya, dana pendidikan adalah dana rakyat yang seharusnya dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan peserta didik, sarana prasarana sekolah, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Jika benar terdapat praktik‑praktik dugaan pungli dan korupsi, maka hal ini sangat merusak masa depan generasi penerus bangsa.
“Pendidikan jangan dijadikan lahan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Kami mendesak agar otoritas pusat segera mengusut kasus ini secara mendalam, menyeluruh, dan transparan,”tegasnya.
Ketum PWDPI menambahkan, terpaksa laporan catatan Redaksi tersebut akan di serahkan ke KPK dan Kejagung mengingat para oknum pejabat Bandar Lampung dinilai sudah kebal hukum.
"Terpaksa laporan catatan Redaksi ini akan kami bawa ke KPK dan Kejagung, sepertinya para oknum pejabat di Kota Bandar Lampung diduga sudah kebal hukum," pungkasnya.
(Tim Media PWDPI)